Visi Teknologi Informasi Presiden RI
“Masyarakat
informasi dan masyarakat berbasis pengetahuan merupakan masyarakat yang
menyadari kegunaan dan manfaat informasi …”
“Kita
meyakini bahwa teknologi informasi adalah salah satu pilar utama pembangunan
peradaban manusia saat ini…”
“…
Tidak ada satupun bidang kehidupan bangsa ataupun sektor pembangunan nasional
yang tidak memerlukan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi…”
“…
Dalam kerangka masyarakat berbasis pengetahuan inilah, teknologi informasi
diharuskan mampu memberi nilai tambah bagi masyarakat luas …”
“…
Kita sungguh berharap, teknologi informasi benar-benar dapat menjadi sarana
penting dalam proses transformasi menjadi bangsa yang maju …”
“…
Masyarakat yang cerdas, berarti setiap komponen masyarakat akan bergerak
bersama, misalnya mewujudkan gerakan siswa cerdas, gerakan desa maju, gerakan
guru cerdas, gerakan pesantren cerdas,
gerakan petani cerdas, gerakan aparat cerdas, gerakan nelayan pintar,
dan seterusnya…”
Informasi untuk Semua: Prinsip-Prinsip Utama
● Peran pemerintah dan semua pemangku kepentingan dalam mempromosikan TIK untuk pembangunan
● Infrastruktur informasi dan komunikasi: landasan penting untuk masyarakat informasi inklusif
● Akses ke informasi dan pengetahuan
● Pengembangan kapasitas
● Membangun kepercayaan diri dan keamanan dalam penggunaan TIK
● Lingkungan yang memungkinkan
● Aplikasi TIK: manfaat di semua aspek kehidupan
● Keanekaragaman budaya dan identitas, keragaman linguistik dan konten lokal
● Media
● Dimensi etis Masyarakat Informasi
● Kerjasama internasional dan regional
Tanggapan Menkominfo
“Berbagai
kebijakan akan kita introduksi agar kompetisi
di sektor TIK terjadi”
“Departemen
Kominfo akan menjadi departemen yang
paling powerful as a leading edge karena bangsa
yang maju sangat tergantung pada teknologi
maju, ie. Telematika”
“Kita tidak mungkin membangun
sendiri. Kita harus ciptakan iklim yang kondusif, regulasi yang mendukung,
supaya private sektor dan berbagai pihak yang terkait dengan pembangunan TIK
ikut berpartisipasi”
Teknologi Informasi
dan
Komunikasi
Sebagai
Industri
dan
Enabler
Indonesian Development
VISI : Masyarakat
Informasi
Indonesia 2015 (MII 2015)
Mengapa e-Government
- Dorongan terhadap diwujudkannya Pemerintahan yang demokratis, transparan, bersih, adil, akuntabel, bertanggung-jawab, responsif, efektif dan efisien secepat cepatnya
- Kemajuan teknologi Komunikasi dan Informasi dan pemanfaatannya pada berbagai aspek kehidupan, termasuk di pemerintahan
- Ancaman digital divide, terkucil dari kecenderungan global
- Peningkatan daya saing
Tujuan
Strategis Pengembangan
e-Government (Inpres
3 tahun
2003)
- Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang tidak dibatasi sekat waktu dan lokasi serta dengan biaya yang terjangkau masyarakat (G2C)
- Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha (G2B)
- Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan semua lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik, serta Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan pelayanan antar lembaga pemerintah (G2G)
Menuju e-Government
BEBERAPA APLIKASI E-GOVERNMENT YANG
TELAH DIKEMBANGKAN DEP. KOMINFO
- SISTEM APLIKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH (E-PROCUREMENT)
- SISTEM APLIKASI PENGUMUMAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH (E-ANNOUNCEMENT)
- INTRA-GOVERNMENTAL ACCESS TO SHARED INFORMATION SYSTEMS (IGASIS)
- DLL
Regulasi yang Konvergentif
- Tekanan terhadap konvergensi regulasi, disebabkan karena terdapat kekuatan inter-relasi antara perundang-undangan; restrukturisasi pengaturan; konsolidasi pasar; konvergensi teknologi dan industri.
- Perusahaan-perusahaan telekomunikasi ingin menjadi lembaga penyiaran (broadcasters) sementara lembaga penyiaran semakin bergerak menuju e-commerce, dan ISP menawarkan layanan saluran televisi, sehingga terjadi konvergensi layanan.
- Regulasi tidak dapat lagi menetapkan batas-batas atau sekat-sekat yang pasti antara industri telekomunikasi, penyiaran, aplikasi dan konten.
Comments
Post a Comment